KPK Animo Polri Keliling Asean Buru DPO Korupsi
Komisi Pembasmian Korupsi (KPK) menghargai cara Polri berkeliling-keliling Asean membuat kerja-sama police to police untuk mengincar buron kasus korupsi.
Juru Berbicara Pengusutan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri menjelaskan, cara yang diambil Polri itu sebagai wujud support KPK yang mengincar 4 terdakwa korupsi.
“Saya anggap itu bagus sebagai support lakukan penelusuran DPO (daftar penelusuran orang) KPK,” kata Ali dalam penjelasannya, Kamis (9/2/2023).
Ali menjelaskan, dalam mengincar DPO memang diperlukan kerja-sama di luar negeri. Karena, ada tanda-tanda sebagian besar buron KPK tidak ada di Indonesia.
Ali menjelaskan, KPK sudah minta kontribusi Interpol untuk memburu DPO.
Dia memberikan contoh, dalam beberapa saat paling akhir KPK minta kontribusi Interpol untuk tangkap buron kasus e KTP, Paulus Tannos.
Dia disebutkan sebelumnya sempat teridentifikasi di Thailand. Tetapi, red notice untuk Paulus Tannos telat keluar karena dia telah ganti identitas.
“Yang pernah dikatakan misalnya terdakwa PT (Paulus Tannos) berada di luar negeri serta telah ganti identitas,” tutur Ali.
Beskal itu menjelaskan, Paulus Tannos bahkan juga sudah kantongi paspor dari negara lain.
Meskipun begitu, dia malas memaparkan negara yang mengeluarkan paspor untuk Paulus Tannos.
“Kami tidak dapat sebut sekarang ini negara yang mana mengeluarkan paspor dari terdakwa KPK yang sekarang ini jadi DPO,” katanya.
Awalnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo akui sedang membuat kerja-sama dengan kepolisian di beberapa negara Asean untuk mengincar DPO KPK.
Sekarang ini, anggota Korps Bhayangkara itu sedang berkeliling-keliling di beberapa negara Asia Tenggara.
“Polri sekarang ini membuat kerja-sama dengan beberapa negara di ASEAN untuk memudahkan penelusuran beberapa aktor (korupsi) dengan pola police to police,” tutur Listyo di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Awalnya, Deputi Pengusutan dan Eksekusi KPK Karyoto mengutarakan, faksinya dapat tangkap Paulus Tannos di Thailand bila saja red notice dari Interpol tidak telat keluar.
Pada Jumat (27/1/2023), Ali menjelaskan jika red notice itu telat karena Paulus Tannos ganti nama.
Ini membuat KPK harus cari terdakwa korupsi itu dengan identitas anyarnya. Paulus Tannos sebagai Direktur Khusus PT Sandipala Arthaputra.
Perusahaan itu turut serta dalam penyediaan project e-KTP yang bikin rugi negara triliunan rupiah.
Adapun tiga buron KPK yang lain ialah bekas politisi PDI Perjuangan Harun Masiku sebagai terdakwa suap komisioner Komisi Penyeleksian Umum (KPU).
Selanjutnya, Kirana Kotama yang terlilit kasus korupsi pemberian hadiah berkaitan pemilihan Ashanti Sales sebagai agen terbatas PT PAL Indonesia (Persero) dalam penyediaan Kapal SSV untuk Pemerintahan Filipina tahun 2014.
Paling akhir, Bupati Mamberamo tengah, Ricky Ham Pagawak yang terlilit kasus sangkaan suap dan gratifikasi project infrastruktur.
Dia diperhitungkan molorikan ke Papua Nugini lewat lajur ilegal dengan ditolong beberapa anggota polisi dan TNI Angkatan Darat.
